Home / EKONOMI

Senin, 1 Februari 2021 - 13:06 WIB

Sri Mulyani Pungut Pajak Pulsa dan Token Listik Per 1 Februari

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Antara

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan Pajak Penjualan Nilai (PPN) atas pembelian pulsa dan kartu perdana.

Pungutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 lalu tersebut besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan dasar pengenaan pajak adalah harga jual yang besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi.

Peraturan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2021 ini. Sri Mulyani dalam pertimbangan PMK tersebut menyatakan kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Selain itu, beleid itu juga diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi. “Dan mekanisme pemungutan PPn atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa,” katanya seperti dikutip dari beleid itu, Jumat (29/1).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama mengatakan sebenarnya aturan baru itu dibuat untuk meluruskan praktik pemungutan PPN yang berlaku selama ini.

Selama ini katanya, pengenaan PPN dikenakan dalam banyak jalur, mulai dari produsen pulsa yang kemudian mengenakan pajak ke distributor besar. Setelah itu, pajak dikenakan lagi kepada distributor dan dilanjutkan ke konsumen.

“Selama ini aturannya berlaku terus semuanya, jadi setiap itu harus memungut PPN dan itu PPN kemudian si pembelinya memungut PPN lagi kepada pelanggannya, rantainya akan sampai kepada pengecer. Dan pengecer ini kan mereka kecil-kecil gitu kan, justru sekarang ini dengan ada PMK itu jalur pengenaan PPN nya itu hanya dibatasi sampai dengan distributor tingkat 2,” katanya.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Petugas berjalan di dekat rangkaian Kereta Api (KA) Serayu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (12/6). Foto/Antara/Nova Wahyudi

EKONOMI

Tiket Kereta Sudah Bisa Dipesan untuk Natal dan Tahun Baru
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Antara

EKONOMI

Daftar Direksi Baru PT KAI
Suasana pembangunan kompleks perumahan bersubsidi di Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1). Foto/Antara

EKONOMI

PUPR Lanjutkan Program Sejuta Rumah Tahun Ini
Pemberian insentif kepada peserta pelatihan Kartu Prakerja tetap sama yakni Rp2.400.000 yang akan diberikan selama empat bulan. Foto/Antara

EKONOMI

Alasan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Belom Dibuka
Ilustrasi--Tol Trans Jawa. Foto/ANTARA

EKONOMI

Daftar Tarif Baru Tol Trans Jawa
Ilustrasi--angpao. Foto/Istimewa

EKONOMI

Transaksi Dompet Digital Bakal Melonjak Saat Imlek
Ilustrasi peneliti yang mencermati sampel tes covid-19. Foto/AFP

EKONOMI

Harga Vaksin Covid-19 Belum Ditetapkan
Seorang peserta sedang mengajukan penurunan kelas JKN di kantor BPJS Kesehatan. Foto/Antara/Fauzan

EKONOMI

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Januari 2021