Home / NASIONAL

Senin, 15 Februari 2021 - 21:09 WIB

Survei Median: 48 Warga Jakarta Setuju Pilkada Digelar 2024

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto/Antara

Ilustrasi Pilkada 2020. Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Survei yang dilakukan lembaga Median menunjukkan bahwa 48 persen warga DKI Jakarta yang menjadi responden menyetujui bila Pilkada DKI Jakarta ditunda hingga tahun 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Median, Ade Irfan dalam konferensi pers daring survei bertajuk ‘Persaingan Ketat Kursi Gubernur DKI Jakarta” pada Senin (15/2).

“Ada isu jika Pilgub DKI akan ditunda 2024 apakah anda setuju apa tidak, maka jawabannya adalah hasil survei kami jawabannya 48 persen itu masyarakat DKI setuju bahwa Pilgub DKI bisa ditunda ke tahun 2024,” kata Ade.

Sementara itu 29 persen responden tak setuju dan ingin Pilkada DKI tetap digelar pada tahun 2022. Kemudian ada 23 persen responden tidak menjawab.

Survei ini digelar pada 31 Januari-3 Februari 2021 dengan 400 responden warga DKI Jakarta yang sudah memiliki hak pilih. Pemilihan responden dilakukan melalui metode Multistage Random Sampling dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jika pilkada DKI Jakarta baru digelar pada 2024 mendatang, maka Gubernur Anies Baswedan akan digantikan oleh penjabat gubernur (Pj) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat pada 2022.

Pimpinan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan dijabat oleh Pj tersebut mulai 2022 hingga pilkada 2024 mendatang. Berbeda halnya jika pilkada digelar pada 2022, yang mana Anies Baswedan bisa maju kembali sebagai calon gubernur petahana.

Masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sendiri akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Anies sendiri terpilih sebagai gubernur berpasangan dengan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Wacana penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya menuai pro dan kontra. Dalam UU Pemilu dan UU Pilkada yang masih berlaku saat ini, pilkada baru digelar pada 2024 mendatang serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota.

Namun, DPR sempat menginginkan UU Pemilu dan UU pilkada direvisi agar pilkada selanjutnya digelar pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta digelar pada 2022.

Belakangan, pemerintah menolak UU tersebut direvisi. Sikap sejumlah partai politik di DPR pun sependapat dengan pemerintah.

Hanya Demokrat dan PKS, yang notabene bukan koalisi pemerintah, masih ngotot agar UU Pemilu dan Pilkada direvisi. Keduanya tidak ingin pilkada serentak baru dihelat pada 2024 mendatang.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Foto: Ist

NASIONAL

Pemprov DKI Resmi Tiadakan SIKM, Diganti CLM
Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

NASIONAL

Jokowi Siapkan Pembiayaan Koperasi dan UMKM Rp1 T di Masa Pemulihan Ekonomi
Sekda DKI Jakarta Saefullah. Foto/Ist

NASIONAL

Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia
Ilustrasi pabrik motor. Ist

NASIONAL

Klaster Riset dan Inovasi dalam UU Ciptaker akan Pangkas Birokrasi

NASIONAL

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Dorong Lima Sektor Prioritas
Gunung Merapi mengeluarkan lava pijar yang terlihat dari Tunggularum, Wonokerto, Turi, Sleman, Kamis (7/1). Foto/Antara/Andreas Fitri Atmoko

NASIONAL

Gunung Merapi Muntahkan 3 Kali Awan Panas
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo. Foto/Ist

NASIONAL

Satgas Covid-19 Minta Warga Hindari Kerumunan
Terdakwa Benny Tjokro. Foto/MI

NASIONAL

131 Sertifikat HGB Tersangka Korupsi Asabri Disita