Home / EKONOMI

Jumat, 5 Februari 2021 - 15:04 WIB

Tanah Bersertifikat Baru Capai 72 Juta Bidang

PRESIDEN Joko Widodo membagikan 705 ribu sertifikat tanah di lima provinsi dan 37 kabupaten secara serempak melalui teleconference dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/12). Foto/Antara

PRESIDEN Joko Widodo membagikan 705 ribu sertifikat tanah di lima provinsi dan 37 kabupaten secara serempak melalui teleconference dari Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/12). Foto/Antara

JAKARTA, BERITANUSA.id – Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugotoada menyatakan ada 126 juta bidang tanah di Indonesia. Namun, jumlah tanah yang telah bersertifikat berdasarkan data Kementerian ATR/BPN baru sebanyak 72,2 juta bidang dengan total luas sebesar 29.688.791 hektare (ha).

Dari total tersebut, 65,9 juta bidang tanah di antaranya bersertifikat hak milik (SHM). Kemudian, 5,3 juta bidang lainnya bersertifikat hak guna bangunan (HGB).

Ada pula bidang tanah yang bersertifikat hak guna usaha sebanyak 15,6 ribu bidang, hak pakai 796 ribu bidang, hak pengelolaan 5,7 ribu bidang dan tanah wakaf 161,1 ribu bidang.

Dengan demikian, dari total bidang tanah yang belum bersertifikat sekitar 54 juta bidang.

“Bidang tanah yang ada di Indonesia kan ada sekitar 126 juta bidang diprediksi, dan yang telah disertifikatkan 72 juta bidang,” tegasnya dalam webinar Kebijakan Pertanahan Pasca-UU Cipta kerja, Kamis (4/2)

Sementara itu, dari total 54 juta bidang tanah yang belum bersertifikat, jumlah tanah yang dalam status sengketa dan belum bisa disertifikasi ada sekitar 6.000 bidang.

Menurut Himawan, tak semua sengketa tersebut berada dalam ranah Kementerian ATR/BPN sehingga penyelesaiannya bisa berlangsung cukup lama.

“Konflik yang ada yang tercatat di kita sekitar 6.000. Kalau kita hitung mungkin hanya nol koma sekian persen (dari total bidang yang belum dibebaskan). Memang walaupun kecil, kita pun tidak bisa ignore, karena ini juga bagian dari kita menyelesaikan sengketa,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai masalah tersebut membuat kebijakan digitalisasi sebagai bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah online belum dibutuhkan saat ini.

Pasalnya, proses sertifikasi tanah di Indonesia belum dilakukan sepenuhnya oleh BPN karena masih banyak tanah telantar dan bersengketa.

“Seharusnya, sebelum tanah disertifikasi, tanah didaftarkan dulu. Sertifikasi tanah itu tahap akhir,” ucap Dewi dalam keterangannya, Kamis (4/2).

Seperti yang diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerapkan kebijakan digitalisasi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah elektronik. Langkah itu diambil demi efisiensi pendaftaran tanah, serta mengurangi jumlah sengketa hingga konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan.

(cnn/eko)

Share :

Baca Juga

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto/Antara

EKONOMI

Program Kartu Prakerja Bakal Berlanjut hingga 2022
Ojek daring terdampak pemberlakuan PSBB. Pengemudi ojek daring menunggu pesanan di kawasan gedung perkantoran Sudirman, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

Realiasasi PEN 2021 Capai Rp76,59 Triliun Per 17 Maret 2021
UMKM batik. Ist

EKONOMI

Pemerintah Permudah Penyaluran Kredit bagi UMKM
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/AntaraMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/Antara

EKONOMI

Sri Mulyani Akui Sulit Dapat Data UMKM untuk Salurkan Bantuan
Aparatur sipil negara (ASN) Biro Umum Pemprov DKI Jakarta beraktivitas pada hari pertama masuk kerja di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Foto/MI

EKONOMI

Gaji PNS Belum Bakal Naik Dalam Waktu Dekat
Vaksin covid-19 produksi Sinovac. Foto/AFP

EKONOMI

Bio Farma Produksi 4 Juta Dosis Vaksin Siap Pakai
Ilustrasi siswa SD Negeri Tugu Solo mengikuti kegiatan membaca koran bersama di halaman sekolah setempat, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/2/2020). Foto/Antara

EKONOMI

Pelajar yang Punya Rekening Bank Baru 49 Persen
Ketua VIWI Board Hariyadi Sukamdani. Foto/Antara

EKONOMI

Pengusaha Pariwisata Minta PSBB Transisi DKI Dicabut