Home / NASIONAL

Jumat, 15 Januari 2021 - 10:07 WIB

Temuan Komnas HAM Soal FPI Harus Ditindaklanjuti

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. Foto/ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. Foto/ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

JAKARTA, BERITANUSA.id – Presiden Joko Widodo telah menerima hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kematian enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI).

Jokowi langsung menugaskan aparat pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ia meminta tidak ada hal yang disembunyikan dari publik.

“Jadi, presiden sesudah bertemu lama dengan beliau-beliau ini (Komisioner Komnas HAM), lalu mengajak saya bicara yang isinya itu berharap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM ditindaklanjuti, enggak boleh ada yang disembunyikan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/1).

Mahfud menyampaikan pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM lewat proses hukum. Ia juga memastikan kepolisian akan menerima salinan laporan tersebut.

“Nanti kita ungkap di pengadilan dan saya akan menyerahkan ini ke kepolisian,” ucap Mahfud.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menegaskan pihaknya ingin hasil temuan ini dibawa ke peradilan pidana.

“Tentu nanti Bapak Presiden bisa mempelajari dengan timnya,” ujar Taufan.

Sebelumnya, Komnas HAM menuntaskan investigasi terkait 6 orang laskar FPI dalam kejadian bentrok di Tol Jakarta-Cikampek. Komnas menyatakan polisi melanggar HAM karena membunuh 4 dari 6 orang anggota laskar tanpa upaya mencegah kematian dalam bentrokan.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tersebut dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Komnas menolak kasus ini hanya diselesaikan lewat mekanisme internal Polri.

Komnas HAM juga merekomendasikan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Komnas menemukan ada momen baku tembak sebelum kematian 6 laskar.

Mereka juga meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar HAM dalam menuntaskan kasus ini.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi vaksin. Foto/Pixabay

NASIONAL

Kemenkes Klaim Belum Ada Kasus Efek Samping Vaksin Covid
Banjir di Kalideres, Jakarta barat. Foto/MI

NASIONAL

BMKG Sebut 5 Provinsi Siaga Banjir 22-23 Februari
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Istimewa

NASIONAL

Menanti ‘Jawaban’ Menteri Kesehatan Terawan
Sejumlah kendaraan berhenti saat lampu merah di dekat kawasan aturan ganjil-genap, Jalan Medan Merdeka Selatan. Foto/ANTARA/Sigid Kurniawan

NASIONAL

Ganjil Genap DKI Masih Belum Berlaku
Alat GeNose diterapkan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Pemerintah Fasilitasi GeNose Gratis di Terminal Pulo Gebang
Artis Gisella Anastasia tersandung kasus video mesum. Foto/Antara/Hafidz Mubarak

NASIONAL

Meski Minta Maaf, Polisi Tetap Lanjutkan Kasus Gisel
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Liputan 6

EKONOMI

Erick Thohir Bakal Bubarkan 14 BUMN
Gunung Merapi. Foto/Ist

NASIONAL

Jalur Evakuasi Warga dari Erupsi Merapi Rusak Parah