Home / NASIONAL

Rabu, 26 Agustus 2020 - 14:37 WIB

Tiga Agenda Besar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

Presiden Joko Widodo. Foto: Istimewa

BOGOR, BERITANUSA.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Ketiga agenda tersebut ialah pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.

Saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Agustus 2020, Presiden Jokowi menyebut bahwa regulasi yang tumpang tindih harus dijadikan prioritas untuk dibenahi sebagai agenda besar pertama tersebut.

“Regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum yang membuat prosedur berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” ujarnya, Rabu (26/8).

Semangat pembenahan regulasi tersebut salah satunya tengah dimulai pemerintah melalui omnibus law yang menyinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak sehingga antara undang-undang bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel. Langkah penyederhanaan yang juga sekaligus meningkatkan akuntabilitas tersebut tentunya akan meningkatkan langkah dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kita akan terus melakukan sinkronisasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak atau ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya,” kata Presiden.

Namun, Jokowi mengingatkan kepada penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum atau regulasi yang saat ini belum sinkron tersebut untuk menakut-nakuti pengambil kebijakan dan pelaksana.

“Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat, kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu,” tuturnya.

Agenda besar yang kedua ialah mengenai reformasi birokrasi. Jokowi mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat.

“Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dari unit-unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja,” imbuh Presiden.

Jokowi mengingatkan, reformasi birokrasi juga erat kaitannya dengan perizinan dan tata niaga yang juga harus memperoleh perhatian khusus. Sebab, yang berkepentingan terhadap perizinan bukan hanya pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya lebih dari 60 juta dan menjadi penopang utama perekonomian nasional kita.

Maka itu, sistem perizinan dan tata niaga yang memberi kesempatan bagi para pengambil rente harus segera dirombak dengan salah satunya menerapkan penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi masyarakat. Apalagi tata niaga yang menyangkut fondasi kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan pangan, obat, dan energi.

“Yang menjadi korban akhir dari tata niaga yang tidak sehat itu adalah rakyat. Rakyat harus menanggung harga yang mahal akibat dari tata niaga yang tidak sehat,” ujarnya.

Adapun kampanye terhadap literasi antikorupsi, yang menjadi agenda besar ketiga, harus bersama-sama digalakkan. Masyarakat harus dapat menyadari mengenai apa itu korupsi, gartifikasi, hingga kepatutan dan kepantasan yang kemudian menjadi budaya keseharian.

“Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah Swt.,” ucapnya. (hms/pri)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi sekolah PAUD. Foto/Ist

NASIONAL

Peserta Didik PAUD yang Terdaftar di Dapodik Akan Diberikan NISN
Tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/1). Foto/Antara/Muhammad Iqbal

NASIONAL

Divonis Hukuman Seumur Hidup, Benny Tjokro Ajukan Banding
Presiden Joko Widodo mengenakan masker saat memimpin upacara pelantikan Kepala BNPT, di Istana Negara, Jakarta. Foto/Antara

EKONOMI

Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras di RI
Presiden RI Joko Widodo berolahraga. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Persiapan Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2021 Dimulai
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Ist

NASIONAL

Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman Ketahanan Energi
Ilustrasi kebakaran. Ist

NASIONAL

Pasar Cempaka Putih Kebakaran, 18 Damkar Dikerahkan
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 sebagaimana diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 22 Oktober 2020. Foto: BPMI Setpres/Lukas

NASIONAL

Presiden Jokowi Sematkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 6 Tokoh
Ilustrasi virus corona atau Covid-19. Foto/Ist

NASIONAL

Update Kasus Corona 16 Oktober: 353.461 Positif, 277.544 Sembuh