Home / NASIONAL

Senin, 22 Februari 2021 - 19:28 WIB

Tim Kajian UU ITE Diberi Tenggat hingga 22 Mei

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Foto/Ist

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Foto/Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pihaknya memberi tenggat bagi Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga 22 Mei 2021.

Hal itu termaktub dalam Keputusan Menko Polhukam RI Nomor 22 tahun 2021 Tentang Tim Kajian UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditanda tangani Mahfud pada 22 Februari 2021.

“Tim Kajian UU ITE sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas mulai dari tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2021,” bunyi Keputusan Menko Polhukam poin kelima.

Mahfud mengatakan tenggat waktu diberikan agar tim tersebut bisa melakukan kajian mendalam mengenai perlunya revisi UU ITE atau tidak. Nantinya, tim itu akan melaporkan hasil kerjanya kepada tim pengarah.

“Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya supaya betul-betul tidak multitafsir, tapi orang merasa adil,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/2).

Mahfud menjelaskan pemerintah memutuskan membentuk Tim Kajian didasarkan kenyataan bahwa penerapan UU ITE selama ini telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Pemerintah, kata dia, menilai aturan itu banyak memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet untuk merespons pendapat di tengah masyarakat.

Tim Kajian UU ITE ini terdiri dari para pengarah, tim pelaksana serta sub tim 1 dan sub tim 2. Tim pelaksana sendiri dipimpin oleh ketua tim pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo.

Sementara itu, Sub tim 1 disebut sebagai Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Tim ini memiliki tugas untuk merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir. Ketua Sub Tim 1 dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kominfo Henri Subiakto.

Selain itu, Sub Tim 2 yang disebut Tim Telaah Substansi UU ITE. Tim ini nantinya akan menelaah beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi. Sub Tim II diketuai oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana.

(cnn/nas)

Share :

Baca Juga

Bus Transjakarta. Ist

NASIONAL

Transjakarta Modifikasi Rute di Kawasan Bank Indonesia
Mendur bersaudara. Foto/Ist

NASIONAL

Kisah Mendur Bersaudara Abadikan Momen Proklamasi
Gedung Kejagung RI kebakran. Foto/Ist

NASIONAL

Polri: Kebakaran Gedung Kejagung Diduga Disengaja
Gerakan masyarakat untuk bersatu melawan Covid-19. Foto/Antara/Muhammad Adimaja

NASIONAL

Update Covid 8 Desember: Tambah 5.292, Positif 586.842
Ilustrasi penjara. Ist

NASIONAL

Polisi Ringkus Mucikari Artis ST dan MA
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Foto/Polri

NASIONAL

Kapolri Terbitkan Instruksi untuk Amankan Vaksinasi Covid
Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin Covid-19 untuk yang pertama kali di Indonesia bersama sejumlah pejabat tinggi negara, kepala lembaga, tokoh agama hingga tokoh masyakarat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1). Foto/Setneg

NASIONAL

Jokowi Usai Vaksin: Terima Kasih untuk Para Peserta Penerima
Sejumlah buruh mengikuti aksi long march di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Selasa (6/10). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

NASIONAL

Tolak Omnibus Law, Buruh Gelar Aksi Serentak Nasional 2 November