Home / NASIONAL

Rabu, 6 Januari 2021 - 10:28 WIB

Tjahjo Kumolo Larang ASN Gabung ke Ormas Terlarang

Aparatur sipil negera tengah melakukan apel. Foto/Humas Kota Gunung Sitoli

Aparatur sipil negera tengah melakukan apel. Foto/Humas Kota Gunung Sitoli

JAKARTA, BERITANUSA.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) dilarang menjadi anggota ormas yang diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Bahkan, ASN juga tidak diperbolehkan terlibat langsung maupun tak langsung.

“ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila, dan UUD 1945. Sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu dilarang secara prinsip,” jelas Tjahjo Kumolo seperti dilansir laman resmi Kemenpan-RB, Selasa (5/1).

Tjahjo mengatakan, organisasi terlarang itu di antaranya Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI).

Ia juga menegaskan apabila ada ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi.

“Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh warga negara, khususnya ASN,” ujarnya.

Pernyataan Menteri PAN-RB tersebut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyatakan FPI sebagai organisasi masyarakat terlarang.

Dasar dari pelarangan FPI sebagai organisasi masyarakat tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(heq)

Share :

Baca Juga

Foto: Ist

NASIONAL

Hari Ini PSBB Transisi Jakarta Berakhir, Kasus Covid-19 Masih Banyak
Massa membawa atribut menyambut Rizieq Shihab. Foto/Antara/Muhammad Iqbal

NASIONAL

Panitia Acara Rizieq Diperiksa 12 Jam, Dicecer 37 Pertanyaan
Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 19 November 2020. Foto/BPMI Setpres

NASIONAL

Hari Pers Nasional, Jokowi Bebaskan Pajak Bagi Jurnalis
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Foto/Ist

NASIONAL

APBD Perubahan DKI 2020 Ditetapkan Rp63,23 Triliun
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto/Ist

NASIONAL

Ketua MPR: Generasi Muda Harus Kembangkan Sektor UMKM
Program jalan nasional. Ist

NASIONAL

PUPR Harus Segera Tuntaskan Program Jalan Nasional
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Foto/ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

NASIONAL

Kemenlu Tangani 54 Ribu Kasus Selama 2020
Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto/Antara

NASIONAL

Perubahan APBD DKI 2020 Disahkan Rp63,23 T