Home / NASIONAL

Kamis, 15 Oktober 2020 - 16:55 WIB

Tokohnya Ditangkap, Ini 7 Poin Petisi KAMI untuk Kapolri

Aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di wilayah DKI Jakarta, Selasa (13/10). Foto/Tirto

Aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di wilayah DKI Jakarta, Selasa (13/10). Foto/Tirto

JAKARTA, BERITANUSA.id – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) membacakan petisi untuk Kapolri Jenderal Idham Azis di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (15/10).

Rencananya, petisi itu hendak diserahkan langsung ke Idham Azis. Namun kepolisian menyebut Idham tak pernah berkantor sejak pandemi virus corona. Petisi pun dibacakan Presidium KAMI Rochmat Wahab di depan awak media.

Ada tujuh poin pernyataan dalam petisi tersebut. Pertama, KAMI menyesalkan penangkapan tiga deklarator, yaitu Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

“Lebih lagi jika dikaitkan dengan KUHAP Pasal 17 tentang perlu adanya minimal dua barang bukti, dan UU ITE pasal 45 terkait frase ‘dapat menimbulkan’, maka penangkapan para tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis,” kata Wahab.

Kedua, KAMI menilai penangkapan dipaksakan, berlebihan, dan di luar batas kemanusiaan. Terlebih soal penangkapan Jumhur Hidayat yang baru saja keluar rumah sakit usai menjalani operasi batu empedu.

Lalu, mereka merasa Polri membentuk opini, generalisasi, dan penisbatan kelembagaan yang tendensius lewat jumpa pers setelah penangkapan. KAMI juga kecewa dengan cara Polri membuka identitas tiga deklarator KAMI.

“Semua hal di atas, termasuk membuka nama dan identitas seseorang yang ditangkap, menunjukkan bahwa Polri tidak menegakkan prinsip praduga tak bersalah, presumption of innocence, yang seyogyanya harus ditegakkan oleh lembaga penegak hukum/Polri,” ucap Wahab.

KAMI juga menyatakan ada indikasi peretasan ponsel aktivis yang kritis terhadap pemerintah, termasuk para anggota KAMI.

Organisasi yang baru dibentuk itu menolak dikaitkan dengan tindakan kekerasan dalam aksi unjuk rasa. Mereka mendukung unjuk rasa sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun mereka tak mendukung aksi perusakan fasilitas umum.

Poin ketujuh, KAMI menuntut pembebasan para tokoh. Mereka menilai UU ITE yang dijadikan dasar penangkapan tak sesuai asa demokrasi.

“KAMI meminta Polri membebaskan para tokoh KAMI dan korban lainnya yang sengaja dijerat mengunakan UU ITE yang banyak mengandung ‘pasal-pasal karet’ dan patut dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan konstitusi,” tuturnya.

(cnn/idn)

Share :

Baca Juga

Kantor MUI. Foto/Ist

NASIONAL

MUI Tak Akan Keluarkan Fatwa Wajib Vaksinasi Corona
Ilustrasi UMKM. Foto: Istimewa

NASIONAL

UMKM Bakal Dapat Modal Kerja, tapi Masih Dibahas
Deputi Gubernur BI periode 2020-2025 Doni Primanto. Foto: Ist

NASIONAL

Doni Primanto Resmi Ditunjuk Jadi Deputi Gubernur BI 2020-2025
Ilustrasi vaksin Covid-19. Ist

NASIONAL

Rakyat Jangan Dibebani Pembayaran Vaksin Covid-19
Warga tengah melakukan swab test Covid-19. Foto/Ist

NASIONAL

DPRD DKI: Warga yang Tolak PCR dan Ambil Jenazah Denda Rp5 Juta
Ilustrasi pelecehan seksual. Foto/Istimewa

NASIONAL

Kasus Pelecahan Bos di Jakut Manfaatkan Keluguan Karyawati
Polri siap amankan aksi unjuk rasa. Foto/Ist

NASIONAL

9.236 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Antisipasi Demo Buruh
Ilustrasi Pilkada 2020. Ist

NASIONAL

Pemilih di Pilkada 2020 Wajib Miliki e-KTP