OPINI :
Penulis : TOPAD
Bila ditelaah situasi dan kondisi bangsa saat ini dan kemudian, sebenarnya sungguh menghawatirkan, namun karena bangsa ini sudah terbiasa dihadapkan dengan banyak masalah, sikap sebahagian besar rakyatnya sudah pada tingkat masa bodo, tingkat kepedulian dan rasa memiliki (a sense of belonging) sudah memudar, hanya sebahagian kecil saja yang terlihat kritis, itupun dari kelompok yang terindikasi memiliki kepentingan tertentu untuk keompoknya, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.
Permasalahan-permasalahan pokok yang berpotensi besar untuk menimbulkan daya rusak tinggi terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa ini, diantaranya akan disebutkan secara ringkas pada uraian berikutnya, namun disadari tidak terbatas hanya pada itu.
Bangsa ini sedang mengalami masa sulit terkait ekonomi, ancaman pandemi, kesiapan sistim yang mampu merespon dengan cepat dan akurat atas segala permasalahan dan program, kemerosotan jiwa, prilaku korupsi, kualitas SDM dan kekompakan dalam mengatasi masalah.
Kesulitan tersebut sulit diwujudkan oleh karena sistim yang sedang dibangun untuk mampu bergerak cepat, masih kurang memadai, masih kurang mendukung. Sehingga karena keinginan untuk buru-buru segera mampu menyelesaikan masalah tanpa dukungan sistim yang mumpuni tersebut, harus dibayar mahal dengan besarnya anggaran yang sudah digelontorkan, namun belum membuahkan hasil seperti harapan, hasil yang diharapkan diawal, sebagaimana yang dikobarkan oleh bapak Jokowi dalam pidatonya pada waktu konvensi rakyat dan hampir setiap tahun pada pidato kenegaraannya.
Individu dan kelompok atau golongan terlihat cenderung menonjolkan ego masing-masing, yang seharusnya dalam situasi demikian ini dibutuhkan persatuan dan kesatuan, sinergi , satu barisan dalam mewujudkan visi misi bangsa, sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945.
Prilaku ini tentu tumbuh subur, karena melihat realisasi dari program-program pro rakyat yang dirasakan oleh berbagai pihak tidak tepat sasaran dan penyimpangan tersebut terjadi dibarengi dengan suburnya prilaku korup di tengah-tengah masyarakat.
Terindikasi banyak pihak yang memiliki kekuatan politik berupaya untuk menutupi perbuatan yang menyimpang tersebut, maka ada kecenderungan dari pihak yang terlibat, membentuk kelompoknya masing-masing, bersatu padu untuk menutupi dan melindungi agar tidak tercium publik atau aparat hukum.
Dalam situasi kondisi yang demikian, kekuatan politik bersaing sangat ketat untuk merebut kekuasaan atau minimal mampu untuk menciptakan posisi tawar yang diperhitungkan untuk partainya masing-masing, pada pelaksanaan PEMILU 2024.
Menjelang PEMILU 2024 yang tersisa dua tahun dari sekarang, sayangnya belum ada tokoh yang mampu meyakinkan masyarakat secara mutlak, akan mampu membawa bangsa ini keluar dari permasahan besar tersebut, bahkan masih lebih percaya pada presiden menjabat, Bapak Jokowi.
Artinya dibanyaknya masalah-masalah bangsa yang masih tersisa, yang belum mampu atau tuntas diselesaikan presiden menjabat, tidak serta merta masyarakat berpaling mencari figur lain untuk menggantikan.
Walaupun ada masyarakat yang berpaling, masih paling tinggi dikisaran 20 % an, artinya sinkron dengan tingkat masyarakat yang masih puas atau percaya dengan Presiden Jokowi dengan persentase 70 % an keatas.
Persentase tersebut menggunakan data survei terkini dari lembaga survei terbesar di negeri ini.
Tingkat elektabilitas candidate yang diharapkan untuk menggantikan presiden, berdasarkan survei terkini dari 5 lembaga survei terbesar di RI, SMRC, IPI, DTS Indonesia, LSN dan Litbang Kompas, diperoleh hasil SMRC melaporkan, tertinggi di 19 %, 4 lembaga lainnya tertinggi di kisaran 20 %, dan mayoritas dari candidate tersebut masih dibawah 5 %. (Sumber Detiknews, tanggal 22 Maret 2022, https://news.detik.com/berita/d-5967516/peta-elektabilitas-capres-2024-versi-5-survei-terkini).
Kemudian, tingkat kepuasan terhadap Jokowi, dari 4 lembaga survey terbesar, data terbaru, diperoleh hasil di kisaran 70 % ke atas, lebih rinci dari Litbang Kompas 70 %, Indikator Politik Indonesia 71 %, SMRC 71, 7 %, Charta Politica 71,1 % (sumber Kompas, tanggal 22 Maret 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/02/21/16184341/membandingkan-survei-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-kerja-jokowi-yang?page=3).
Dengan segala hormat dan tidak ada maksud mengecilkan para tokoh bangsa yang sedang digadang-gadang untuk menjadi candidate Presiden pada PEMILU 2024, tingkat kepercayaan paling tinggi masih pada kisaran 20 % an dan itupun, penilaian tersebut masih berdasar gambaran kapabilitas yang terlihat selama menjalankan jabatan yang diemban saat ini, tidak seberapa jika dibandingkan dengan jabatan presiden yang mereka akan hadapi.
Berdasar hasil survei tersebut, masyakat menilai bahwa masalah bangsa saat ini dan kedepan sangat berat dan mungkin akan semakin berat dan rumit, maka diperlukan pimpinan yang lebih kuat, kapabilitas yang lebih mumpuni, diyakini dan dipercaya penuh oleh rakyatnya, agar dapat menjadi tokoh pemersatu semua komponen bangsa untuk bersama ambil bagian dalam menyelesaikan masalah besar bangsa ini.
Terlihat masih sebagian kecil, belum mutlak, masih paling tinggi dikisaran 20 % an yang percaya atas kapabilitas candidate yang muncul untuk mampu menyelesaikan permasalan besar bangsa ini.
Pemilu 2024 masih 2 tahun dari sekarang, namun disaat dibutuhkan konsentrasi penuh dari para pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat untuk bekerja all out, extra keras, fokus, termasuk pejabat gubernur, menteri dan anggota DPR yang sedang menjabat, yang digadang-gadang menjadi candidat capres, untuk menyelamatkan bangsa ini, namun tak bisa dipungkiri, konsentrasi sudah mulai terpecah terbagi pada persiapan pemilu 2024.
Dari kenyataan tersebut diatas, kita diajak untuk realistis atas kenyataan yang ada, melepas ego pribadi, kepentingan kelompok masing-masing dan semangat rela berkorban demi kepentingan masyarakst luas, kepentingan 273 juta jiwa rakyat Indonesia.
Karena bila PEMILU dipaksakan untuk dilaksanakan tetap sesuai dengan jadwal, potensi resiko yang muncul akan sangat besar, tidak sebanding dengan manfaat yang hanya sekedar taat dengan jadwal yang sudah ditetapkan tersebut.
Dipahami, seperti yang disuarakan oleh banyak pihak, bahwa pemerintah saat ini belum berhasil merealisasikan seluruh janjinya. Namun melihat realitas yang ada, kenapa tidak kita satukan aja energi bangsa ini untuk menyelesaikan masalah yang paling krusial, masalah yang paling berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa ini, kenapa tidak meminta atau katakan mendesak biar lebih bergaung, agar Bapak Jokowi fokus dengan sungguh-sungguh menuntaskan kasus koruptor, membersihkan prilaku korup dari negeri ini. Toh juga bagi presiden terpilih selanjutnya, issue korupsi tersebut juga yang akan menjadi permasalahan pokok yang akan dituntut untuk diselesaikan.
Apa sudah yakin, dengan melihat realitas yang ada, bahwa presiden berikutnya akan mampu menuntaskan masalah krusial, masalah utama bangsa ini ?
Apa tidak spekulasi namanya, dalam situasi dan kondisi ketidakpastian, untuk mempertaruhkan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa ini ?
Kenapa tidak dimulai aja dari sekarang untuk benar-benar menuntaskan masalah krusial dan masalah utama bangsa ini dengan sungguh-sungguh dan sesegera mungkin, tanpa membuang-buang waktu menunggu presiden berikutnya, yang belum tentu pasti ?
Rakyat seharusnya tidak terlalu mengutamakan figur, mau dari suku, agama, daerah dan golongan manapun, tidak jadi soal, yang penting siapapun itu yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa, yang mampu membawa rakyatnya hidup sejahtera, adil dan aman, sesuai cita-cita negara RI didirikan di pembukaan UUD 1945.
Hentikan untuk memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini untuk mempengaruhi rakyat agar mendukung calon pimpinannya negara RI ini dengan memanfaatkan keterikatan emosi atas faktor kesamaan agama, suku, daerah, ras, kelompok dan golongan yang sama, tanpa memperhitungkan kapabilitas dan integritas yang bersangkutan untuk berhadapan dengan masalah besar yang dihadapi bangsa ini.
Masa tugas Bapak Jokowi masih 2 tahun lagi, masih cukup waktu untuk menuntaskan kasus-kasus koruptor, membersihkan prilaku korup tersebut, asal sungguh-sungguh, dimulai dari sekarang.
Diharapkan agar semua pihak konsentrasi ke tugasnya masing-masing, bekerja extra keras, menyelesaikan amanah yang sudah ditugaskan kepadanya, demi keselamatan dan kehidupan orang banyak, tidak lagi terbelah atau malah terpusat ke PEMILU, dengan mengabaikan tugas yang diembannya saat ini, maka sebaiknya tetapkan PEMILU 2024 ditunda.
Pilihan menunda PEMILU 2024 adalah pilihan yang paling cerdas, sembari mendorong dan mengawasi pemerintahan Jokowi menuntaskan kasus-kasus korupsi dan membersihkan prilaku korup dari pemerintahan dan masyarakatnya.
Seiring dengan Pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, fokus merealisasikan prioritas membersihkan prilaku korup dari negara ini, maka untuk memastikan itu berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh, bersama rakyat, perlu dibentuk team indipenden untuk percepatan, yang bertugas untuk menginventaris seluruh penyimpangan-penyimpangan yang berbau korupsi untuk diselesaikan sesegera mungkin dan membantu presiden untuk menyusun langkah-langkah percepatannya. Paling lambat saat berakhirnya masa tugas presiden, team indipenden juga sudah harus menyusun jadwal PEMILU menggantikan jadwal yang lama yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPR.
Agar maksimal sesuai dengan harapan, maka team Independen dimaksud harus benar-benar Independen, tidak bersinggungan dengan partai politik dan pemerintahan, namun memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni, berintegritas yang anggotanya mewakili seluruh daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat dengan e-voting yang sistimnya sudah dikembangkan pemerintah.
Waktu terus berputar, masalah yang timbul kejar-kejaran dengan waktu, maka diperlukan respon yang sesegera mungkin untuk dapat merealisasikan usulan tersebut, bila diyakini menjadi solusi.
