Home / NASIONAL

Selasa, 6 Oktober 2020 - 11:00 WIB

UU Cipta Kerja Disahkan, Sejumlah Poin Jadi Sorotan

Ilustrasi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ist

Ilustrasi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Ist

JAKARTA, BERITANUSA.id – DPR RI dan pemerintah telah mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-undang. UU Cipta Kerja disahkan pada rapat paripurna yang digelar DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

“Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, di antaranya 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari,” kata Ketua Badan Legilslasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agus.

“Bahkan dalam masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR,” imbuhnya.

Tercatat, hanya fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, saat RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja. Berikut sejumlah sorotan terkait Omnibus Law Cipta Kerja:

Penghapusan upah minimum

Salah satu poin yang ditolak serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja lebih rendah.

Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum. Baik UMP dan UMK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan bupati/wali kota.

Penetapan UMK dan UMP didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup atau KLH.

Jam lembur lebih lama

Dalam draf omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan Pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu.

Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

Kontrak seumur hidup dan rentan PHK Dalam RUU Cipta Kerja salah satu poin Pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

Sementara, Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.

Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan, pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Pemotongan waktu istirahat

Pada Pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun.

Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

Mempermudah perekrutan TKA

Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Sumber: Kompas.com

Share :

Baca Juga

Sejumlah pengendara sepeda motor melanggar jalur sepeda di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (22/11/2019). Foto/Antara

NASIONAL

Motor Masuk Jalur Sepeda DKI Terancam Denda Rp500 Ribu
Pusat perbelanjaan Lippo Mal Kemang Jakarta sepi sejak diberlakukan imbauan di rumah saja. Foto/MI

NASIONAL

Mal di DKI Wajib Tutup Jam 19.00 di Natal dan Tahun Baru
Angkie Yudistia Staf Khusus Presiden RI. Foto/IG Angkie

NASIONAL

Stafsus Sampaikan Pesan Presiden Jokowi Soal SJ 182
Kantor Bawaslu RI. Ist

NASIONAL

1.194 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020
Pekerja memindahkan paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Foto/Antara

NASIONAL

Kemensos Tetap Salurkan Bansos pada 2021
Sampah sisa aksi unjuk rasa di DKI Jakarta. Ist

NASIONAL

Total 398 Ton Sampah Sisa Aksi Unjuk Rasa Diangkut Pemprov DKI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto/MI

NASIONAL

3 Fokus Pemerintah Hadapi Pandemi pada 2021
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir

NASIONAL

Muhammadiyah Sebut Presiden Terbuka Kritik